BPK memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap kinerja BUMN, yang bertujuan untuk memastikan bahwa BUMN dikelola secara profesional, efisien, dan bertanggung jawab.
Temuan ini kemudian dapat digunakan oleh BUMN untuk memperbaiki sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik.
Together with the election of your BPK Vice Chairman because the Vice-Chair on the UN IAAC, Indonesia can outstand and lead on the enhancement along with the facilitation of supervisory cooperation in institutions underneath the UN. Also, Indonesia can also have a role in ensuring management compliance with the effects of supervision and recommendations from other oversight bodies.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Pengalaman semacam ini menegaskan betapa pentingnya pemahaman mendalam mengenai audit keuangan dalam melawan korupsi di tingkat nasional maupun internasional.
Although given that the Board Member II, he undertook the state financial administration and accountability, specifically in the field of economic climate and nationwide growth organizing.
Pengawasan BPK dapat mendorong BUMN untuk meningkatkan efisiensi dalam pengeluaran dan operasional. Audit BPK dapat mengidentifikasi potensi pemborosan dan inefisiensi dalam penggunaan dana publik.
Pengalaman beliau dalam mengawasi kinerja BUMN diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan tata kelola perusahaan negara. Ketepatan dan Kelengkapan Laporan Keuangan:BPK memeriksa apakah laporan keuangan BUMN disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyajikan informasi yang akurat dan lengkap tentang kondisi keuangan BUMN.
Mietzner berkata, partai politik memegang kekuatan kultural yang tak dimiliki oleh presiden. Contoh yang diberikan Mietzner adalah momen ketika Jokowi harus menghadapi persoalan politik identitas dan agama.
Supplied the extended-time horizon and wide attain in the IDI, I hope to learn how SAIs can immediate on their own to achieve equally harmonised goals and satisfy their individual leadership roles to deliver continual oversight, Perception and foresight in sustainably handling general public resources."
Melalui audit yang dilakukan, BPK mengidentifikasi potensi penyimpangan dan ketidaktransparan dalam pengelolaan keuangan BUMN. Temuan ini kemudian disampaikan kepada BUMN dan publik, sehingga mendorong perusahaan untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan transparansi.
Lebih dari itu, kata Mietzner, rezim pemerintah yang berkuasa membutuhkan partai politik untuk melindunginya dari ancaman di luar parlemen.
Pengalaman beliau dalam mengawasi kinerja BUMN tentu menjadi aset berharga dalam upaya meningkatkan tata kelola perusahaan negara dan memastikan penggunaan dana negara yang efektif dan efisien. Aspek Operasional, Pengawasan BPK terhadap kinerja BUMN
Mada berkata, perwakilan partai politik yang duduk di pemerintahan berpotensi besar memusatkan sumber daya negara untuk kepentingan kelompoknya. Situasi seperti ini, kata Mada, dikenal sebagai fenomena more info klientelisme.